Keterlibatan Jepang dalam PD II |
Penjajahan Jepang di Indonesia tidak terlepas dari keadaan yang terjadi
di dunia yaitu perang dunia II. Jepang merupakan salah satu negara dari
tiga negara Fasis selain Jerman dan Italia. Fasis atau fasisme adalah
pengaturan pemerintahan yang mengarah pada kediktatoran yang sangat
nasionalis (Chauvinistik), rasialis militeris dan agresif imperialistik.
Jika Jerman dan Italia melakukan agresi militernya di Eropa, maka
Jepang berbeda, ia melakukan agresi militernya di Asia-Pasifik.
Tiga tokoh fasis :
|
Keterlibatan Jepang dalam PD II di Asia Tenggara termasuk Indonesia |
|
|
|
|
Fasisme Jepang terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Hirohito. Dalam
aksinya melakukan agresi militer di wilayah Asia-Pasifik Jepang
menanamkan semangat Bushido (rela mati demi tanah air) serta ketaatan
yang tinggi terhadap Tenno Heika (Kaisar). Demi memenuhi kebutuhan akan
bahan mentah dan pemasaran hasil indusrinya yang pesat, maka Jepang
melakukan ekspansi ke beberapa daerah di kawasan Asia Pasifik.
|
|
|
Serangan pertama Jepang dalam PD II ditandai dengan penyerbuan terhadap
Manchuria dan Cina, menyusul ke wilayah Korea, Taiwan, dan Indo-Cina.
Dalam serangannya ke wilayah Pasifik, Jepang menyerbu Pearl Harbour
(Hawaii) yang merupakan pangkalan militer Amerika Serikat. Serbuan
Jepang selanjutnya adalah ke wilayah Asia Tenggara yakni dengan
menguasai Malaysia, Singapura, Myanmar, Filipina dan kemudian
Indonesia.
|
|
|
|
Keterlibatan Jepang dalam PD II di Asia Tenggara termasuk Indonesia
|
|
Usaha
Jepang untuk menguasai Indonesia terbentur dengan keberadaan Belanda.
Serangan Jepang dilakukan dengan cara menyerbu daerah-daerah strategis
yang diduduki Belanda dan daerah yang kaya akan sumber daya alam
penting yang mendukung perang.
Serangan Jepang yang cepat dan tiba-tiba membuat Belanda tidak berdaya
sehingga akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan
kekuasaan pemerintah Hindia Belanda terhadap Jepang dilakukan pada
tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat.
|
|
|
Sumber : Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia, PT Pembina, 1996
|
Keterlibatan Jepang dalam PD II di Asia Tenggara termasuk Indonesia
|
|
Dengan
ditanda tanganinya penyerahan kekuasaan dari Belanda yang diwakili oleh
Letnan Jenderal Ter Poorten dan Jepang yang diwakili Hitosyi Imamura,
maka mulailah masa kolonialisme Jepang di Indonesia. Sumber-sumber vital
yang menyangkut wilayah dan kekayaan alam Indonesia berusaha diambil
alih oleh Jepang, terlebih lagi hal ini untuk kepentingan militer Jepang
|
|
|
Sumber : Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia, PT Pembina, 1996
|
|
|
|
Penguasaan Sumber Daya Alam |
Jepang
sebagai negara yang terlibat perang sangat membutuhkan bahan mentah
yang dibutuhkan untuk kepentingan industri maupun kepentingan perang
Jepang . Dengan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, kebutuhan
Jepang akan bahan mentah untuk kepentingan perang Jepang dapat
terpenuhi.
Pemanfaatan kekayaan alam yang dilakukan Jepang
berupa, sebagai berikut :
|
|
|
Akibat penguasaan sumber daya alam, banyak rakyat Indonesia yang menderita. |
Eksploitasi besar-besaran mempunyai dampak negatif, seperti :
|
|
- |
penebangan hutan besar-besaran menimbulkan kerusakan lingkungan |
- |
tanah yang ditanami terus menerus tanpa teknik dan pemupukan yang baik menjadi rusak dan tidak subur |
- |
pemotongan
hewan ternak, seperti kerbau dan sapi untuk konsumsi tentara jepang
padahal petani sangat membutuhkan untuk menggarap sawah |
- |
penguasaan
terhadap sumber minyak bumi dan hasilnya diambil oleh Jepang sehingga
rakyat kekuarangan bahan bakar baik untuk industri maupun kendaraan. |
- |
penguasaan
terhadap sumber minyak bumi dan hasilnya diambil oleh Jepang sehingga
rakyat kekuarangan bahan bakar baik untuk industri maupun kendaraan. |
- |
Hasil
penambangan timah dan biji besi diambil oleh Jepang untuk dijadikan
alat-alat seperti mesin-mesin, badan pesawat, ragam kebutuhan industri,
terutama untuk kepentingan perang Jepang. |
- |
Hasil
penambangan timah dan biji besi diambil oleh Jepang untuk dijadikan
alat-alat seperti mesin-mesin, badan pesawat, ragam kebutuhan industri,
terutama untuk kepentingan perang Jepang. |
|
|
Semua itu
pada akhirnya membawa kesengsaraan rakyat, kemiskinan dan kelaparan
timbul dimana-mana karena hampir sebagian besar hasil usaha rakyat
diambil oleh Jepang demi kepentingan Jepang itu sendiri. |
|
|
|
| |
|
|
Pemerintahan Militer Jepang |
Kebijakan Pemerintahan Militer Jepang |
Upaya
Jepang untuk mempertahankan Indonesia sebagai wilayah kekuasaannya
serta menarik simpati rakyat Indonesia meliputi bidang :
- |
Politik |
|
|
- |
Ekonomi |
|
|
- |
Sosial Budaya |
|
|
|
|
|
Kekejaman Pemerintahan Militer Jepang |
Pengerahan
tenaga rakyat Indonesia untuk dilatih oleh Jepang dalam organisasi
semi militer maupun militer awalnyadisambut dengan baik oleh rakyat
Indonesia, karena menurut Jepang ini demi untuk kepentingan bangsa
Indonesia dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan.
Organisasi yang bersifat semi militer misalnya :
- Seinendan (Barisan Pemuda)
- Keibondan (Barisan pembantu Polisi)
- Fujinkai (Himpunan Wanita)
Organisasi yang bersifat militer : - Heiho ( Pembantu Prajurit Jepang) - PETA (Pembela Tanah Air)
Pembentukan organisasi semi
militer maupun militer, sebenarnya adalah upaya Jepang untuk menarik
simpati dan dukungan rakyat Indonesia, hal ini karena Jepang terdesak
akan kehadiran Sekutu di Inonesia dan kekalahan Jepang dibeberapa tempat
di Asia dan Pasifik. Tenaga Heiho banyak dikirim ke negara-negara yang
telah dikuasai Jepang dengan tujuan mempertahankanya dari serangan
sekutu.
|
|
Walaupun organisasi Heiho dan PETA pada
awalnya dibentuk oleh Jepang, namun pada perkembangan selanjutnya
organisasi militer ini bermanfaat sebagai modal perjuangan dalam
usaha-usaha mencapai kemerdekaan , bahkan setelah Indonesia merdeka ada
beberapa tokoh PETA yang menjadi tokoh pejuang atau pemimpin
Indonesia, misalnya Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Jendral
Ahmad Yani, Jenderal A.H. Nasution , Jenderal Soeharto (mantan Presiden
RI).
|
|
|
|
|
Pengerahan tenaga kerja paksa atau romusha
dilaksanakan rakyat Indonesia untuk kepentingan Jepang. Romusha
diperlakukan amat buruk. Mereka diharuskan bekerja berat namun
kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Awalnnya mereka dianggap
sebagai pahlawan yang membantu Jepang dalam tugas suci dalam militer
Jepang . Kenyataannya banyak dari mereka yang menderita kelaparan,
sakit karena kesehatan mereka yang tidak diperhatikan, pekerjaan yang
terlalu berat, jika lalai dalam pekerjaan mereka disiksa dengan kejam
|
|
Pekerja Romusha terutama dipaksa membuat
pangkalan militer, goa-goa untuk pertahanan ,benteng, lapangan terbang,
jembatan dll, bahkan ada diantara mereka yang dikirim keluar Indonesia
seperti ke Myanmar, Malaysia, Thailand dll.
|
|
|
|
|
|
Perlawanan Rakyat dan Pergerakan Kebangsaan |
|
Perlawanan rakyat Indonesia dibeberapa daerah terhadap Jepang |
perlawanan rakyat Indonesia di beberapa
daerah terhadap Jepang diantaranya terjadi di daerah : Aceh, Singaparna,
Indramayu, Blitar dan Cilacap.
|
Peta perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Jepang
|
|
Silakan pilih daerah perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang
|
a. |
Aceh |
|
|
Perlawanan yang terjadi tahun
1942 di Cot Plieng di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil yang yang tidak
mau patuh terhadap peraturan Jepang dan menolak untuk berdamai.
|
|
|
|
b. |
Singaparna |
|
|
Perlawanan yang terjadi di Jawa Barat ini
dipimpin oleh K.H. Zinal Mustafa, terjadi disebabkan karena Ia menolak
untuk melakukan Seikerei (membungkuk hormat kepada Kaisar Jepang sebagai
keturunan Dewa Matahari) dan ini dianggap bertentangan dengan ajaran
Islam serta menentang perlakuan buruk Jepang terhadap rakyat.
|
|
|
|
|
|
c. |
Indramayu |
|
|
Perlawanan rakyat yang terjadi tahun 1944 di daerah Loh Bener , perlawanan ini menetang kesewenang-wenagan Jepang.
|
|
|
|
d. |
Blitar |
|
|
Perlawanan prajurit PETA menentang Jepang
dipimpin oleh Syudanco Supriyadi pada tanggal 14 Pebruari 1945,
penyebabnya PETA tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat terutama
keluarga prajurit batalion Blitar dan para pekerja romusha.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumber : Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia, PT Pembina, 1996
|
e. |
Cilacap |
|
|
Perlawanan prajurit PETA menentang Jepang dipimpin oleh Budanco Khusaeri
|
|
|
|
|
Tentara PETA yang dihadapkan ke Mahkamah tentara Jepang
|
|
|
|
|
|
|
|
Pergerakan Kebangsaan |
Mengetahui kondisi Jepang yang sudah
mulai terdesak oleh Sekutu di berbagai tempat dalam Perang Asia Timur
Raya, timbul usaha-usaha pergerakan kebangsaan dari rakyat Indonesia
terhadap Jepang yang berupa :
|
|
|
1. |
Gerakan Politik Bawah Tanah |
|
Setelah semua partai politik
dibubarkan oleh Jepang, sebagian tokoh mengadakan gerakan bawah tanah
yakni gerakan perlawanan yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi
dan cenderung tidak mau berkompromi dengan Jepang. Tokoh yang terkenal
diantaranya adalah Sutan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, Chaerul Saleh,
Wikana, dan Amir Syarifuddin. Mereka berjuang dengan cara menanamkan
semangat Persatuan dan kesatuan nasional di kalangan rakyat,
meningkatkan kesadaran untuk merdeka melalui diskusi,
selebaran-selebaran dan lain-lain, serta selalu memantau perkembangan
Perang Pasifik melalui siaran radio luar negeri.
|
|
|
|
|
|
Sutan Syahrir, tokoh pejuang gerakan bawah tanah.
|
|
2. |
Gerakan Politik Pintu Terbuka |
|
|
Yakni gerakan perlawanan yang dilakukan
dengan cara mau bekerjasama dengan pihak Jepang (kompromi). Gerakan ini
menganggap bahwa selain melakukan perlawanan melalui gerakan bawah
tanah, maka mereka juga dapat berjuang untuk kepentingan rakyat
Indonesia dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak Jepang. Mereka
seolah bekerja untuk kepentingan Jepang padahal tujuannya untuk mencapai
Indonesia merdeka.
|
|
Contoh Gerakan Politik Pintu Terbuka |
|
|
|
- |
BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk tanggal 1 Maret 1945 oleh
Letjen Kumakici Harada. Walaupun dibentuk oleh Jepang namun hasil kerja
BPUPKI untuk kepentingan bangsa Indonesia. BPUPKI yang diketuai oleh
dr.Radjiman Widiodiningrat berhasil menyelenggarakan sebanyak 2 kali
sidang. Sidang yang pertama tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 yana
membicarakan dasar negara. Sidang yang kedua tanggal 10 Juli – 16 Juli
1945, yang membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar.
Kelak
hasil kerja BPUPKI berguna untuk melengkapi kemerdekaan Bangsa
Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan tanggal 18 Agustus 1945
Indonesia sudah mempunyai negara dan pemerintah Republik Inondesia
serta UUD 1945 sebagai hasil kerja BPUPKI.
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar